Peninjauan dan penyusunan perjanjian
Pemeriksaan klausul pada perjanjian kerja sama, sewa, jual beli, dan kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani.
Pendampingan hukum
Jasa konsultasi hukum untuk usaha dan perorangan: peninjauan dan penyusunan perjanjian, pendampingan sengketa, penyelesaian di luar pengadilan, sampai pendampingan administrasi dan perizinan usaha.
Sebagian besar pekerjaan hukum yang berguna terjadi sebelum masalah muncul: memeriksa klausul perjanjian, memastikan kewajiban para pihak terukur, dan menyiapkan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan bila terjadi perselisihan.
Sengketa biasanya baru menarik perhatian ketika sudah berjalan. Padahal pada titik itu, pilihan yang tersedia lebih sempit dan biayanya jauh lebih besar.
Halaman ini menjelaskan lingkup jasa konsultasi hukum, dokumen yang perlu disiapkan, dan hal yang membedakan penyedia satu dengan lainnya.
Pekerjaan konsultan hukum terbagi dua, dan keduanya memerlukan pendekatan berbeda.
Pekerjaan pencegahan mencakup peninjauan perjanjian, penyusunan klausul, dan pemeriksaan kepatuhan dokumen usaha. Hasilnya tidak terlihat, tetapi nilainya muncul ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan.
Pekerjaan penanganan dilakukan setelah perselisihan terjadi: somasi, mediasi, sampai berperkara. Di sini yang menentukan adalah kecepatan dan kelengkapan bukti, bukan hanya kemampuan berargumen.
Penyedia yang kuat di satu bidang belum tentu kuat di bidang lain. Menanyakan pengalaman pada jenis perkara yang serupa lebih berguna daripada melihat daftar bidang praktik yang panjang.
Beberapa hal pada perjanjian sering dianggap formalitas, padahal justru di situ sengketa bermula.
Ketidakjelasan lingkup pekerjaan. Apa yang harus dikerjakan, sampai batas mana, dan apa yang tidak termasuk.
Tidak ada ketentuan keterlambatan. Tanpa klausul denda atau akibat hukum, keterlambatan tidak menimbulkan konsekuensi apa pun.
Jaminan pelaksanaan yang tidak diatur. Untuk pekerjaan bernilai besar, ketentuan jaminan dan pencairannya perlu tertulis.
Penyelesaian sengketa yang tidak jelas. Apakah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dan di mana tempat penyelesaiannya.
Pemutusan perjanjian. Kapan suatu pihak boleh mengakhiri, dan apa akibatnya bagi pekerjaan yang sudah berjalan.
Klausul-klausul ini bisa diperiksa dalam hitungan hari sebelum penandatanganan, dengan biaya jauh lebih kecil daripada menyelesaikannya lewat pengadilan.
Pada sengketa, kekuatan posisi hampir selalu ditentukan oleh dokumen. Pihak yang benar tetapi tidak bisa membuktikan biasanya kalah dari pihak yang menyimpan catatan rapi.
Karena itu, menyusun kronologi tertulis sejak awal perselisihan sangat membantu. Kronologi memuat urutan peristiwa, tanggal, pihak yang terlibat, dan dokumen pendukung tiap peristiwa. Dokumen ini yang kemudian dipakai untuk menilai langkah berikutnya.
Bukti komunikasi juga penting: surat elektronik, pesan, dan surat resmi yang menunjukkan kesepakatan, peringatan, atau pengakuan.
Sebagian upaya hukum memiliki batas waktu yang dihitung sejak peristiwa atau sejak dokumen diterima. Melewati tenggat itu bisa menghapus hak yang sebenarnya dimiliki.
Karena itu, begitu somasi atau gugatan diterima, konsultasi sebaiknya dilakukan segera — bukan setelah tanggal yang tercantum di dalamnya lewat. Hal yang sama berlaku ketika usaha menerima permintaan klarifikasi dari instansi.
Konsultasi singkat biasanya cukup untuk pertanyaan yang jawabannya sudah jelas secara aturan: kelengkapan dokumen, tenggat pelaporan, atau prosedur administratif.
Pendampingan penuh lebih masuk akal ketika berhadapan dengan perjanjian bernilai besar, sengketa yang sudah melibatkan somasi, atau persoalan yang berpotensi berlanjut ke pengadilan.
Daftar penyedia jasa konsultasi hukum dapat dilihat pada bagian di bawah halaman ini. Untuk dokumen legalitas badan usaha, lihat halaman jasa pembuatan PT dan artikel legalitas usaha.
Lingkup layanan
Konsultasi hukum bukan hanya soal berperkara di pengadilan. Sebagian besar pekerjaan justru bersifat pencegahan: memastikan perjanjian jelas dan kewajiban para pihak terukur.
Pemeriksaan klausul pada perjanjian kerja sama, sewa, jual beli, dan kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani.
Penanganan wanprestasi, utang piutang, dan sengketa perjanjian melalui somasi, mediasi, sampai jalur pengadilan.
Perundingan dan mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa berperkara, termasuk penyusunan akta perdamaian.
Pemeriksaan kepatuhan dokumen usaha, hubungan kerja, dan ketentuan yang mengikat kegiatan sehari-hari.
Penanganan keberatan, permintaan klarifikasi, dan persoalan administrasi dengan instansi.
Pendampingan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, sesuai bidang praktik penyedia.
Dokumen
Penilaian awal atas suatu perkara sangat bergantung pada dokumen yang tersedia. Semakin lengkap sejak konsultasi pertama, semakin terarah penanganannya.
Perjanjian, surat menyurat, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang menjadi dasar persoalan.
Urutan peristiwa beserta tanggalnya. Kronologi tertulis menghemat waktu konsultasi pertama.
Pesan, surat elektronik, dan tangkapan percakapan yang menunjukkan kesepakatan atau peringatan.
Identitas diri, dan dokumen perusahaan bila salah satu pihak adalah badan usaha.
Somasi, gugatan, atau surat peringatan yang sudah diterima, beserta tanggal penerimaannya.
Diperlukan bila perkara ditangani atas nama pihak lain, dengan lingkup kewenangan yang jelas.
Penyedia
1 profil penyedia yang sudah menampilkan layanannya di Sewa.PRO. Pilih salah satu untuk melihat cakupan pekerjaan dan informasi biayanya.
Ada perjanjian yang perlu diperiksa?
Jelaskan duduk perkara, dokumen yang tersedia, dan tenggat yang harus dipenuhi. Tim Sewa.PRO bantu arahkan ke konsultan hukum yang bidang praktiknya sesuai.
Pendirian badan usaha dan dokumen legalitasnya.
Dokumen apa saja yang termasuk legalitas dan urutan mengurusnya.
Pembukuan, laporan keuangan, dan kepatuhan pajak.
Klausul penting yang sebaiknya diperiksa sebelum menandatangani.
Menawarkan jasa fabrikasi? Tampilkan layanan Anda di Sewa.PRO.